Alam sekarat. Iklim kacau balau. Kabar bencana terus bergulir tak bisa dimampatkan. Begitu kiranya pintasan kesimpulan tentang kondisi planet bumi saat ini imbas perilaku rakus manusia. Akhir 2025 seperti persinggungan antarmomentum yang mengeraskan kekhawatiran akan situasi tersebut. Paling tidak untuk saya.
Memang bukan perkara sederhana memahami istilah sebesar perubahan iklim dan pemanasan global. Apa maksud dua isu langit dan nyaris gaib itu? Emisi, metana, karbon monoksida, kosakata yang rapat dengan perubahan iklim, kesemuanya adalah benda gas yang paling banter bisa kita saksikan lewat knalpot kendaraan bermotor atau cerobong asap pabrik.
Timothy Morton, seorang ahli teori mendefinisikan perubahan iklim sebagai “hiperobjek” (hyperobject)—suatu fakta konseptual yang sangat kompleks dan besar sehingga alot untuk dipahami dengan seksama, serupa internet. Mengapa kesadaran kita akan horor krisis iklim mekar begitu lama dan lamban, tampaknya bisa disisir dari statusnya sebagai objek raksasa yang rumit itu.
Di lain urusan, dimensi waktu boleh jadi adalah unsur perubahan iklim yang juga sukar dimengerti. Hasil paling seram krisis ini akan tiba kelak sekian lama setelah sekarang, sehingga kita refleks meremehkan kenyataannya. Sayang sekali, bukan cuma di satu tempat, tapi perubahan iklim terjadi di mana-mana, melekat dengan kita, dan manusia terus memproduksinya lewat pembakaran fosil hingga pembabatan hutan tanpa ampun. Hari ini, krisis iklim sudah masuk ke rumah-rumah kita.
Sains memang spekulatif sampai kadar tertentu. Tapi, bumi nelangsa bukan lagi prediksi. Gambaran skala kerusakannya telah masif diedarkan para ilmuan. Hanya ada satu bumi. Kini tengah bertarung dalam “uji coba” iklim. Dan hanya ada satu kesempatan untuk membuat solusi. Sekali gagal dan krisis iklim kian membara, pemulihannya—kalaupun bisa—akan memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Lebih lama dari lazimnya masa hidup manusia. Sekian generasi akan hidup memikul kengerian yang diproduksi pendahulunya, termasuk kita.
Bumi sendiri sebetulnya punya siklus natural dan sistem khas yang memungkinkan kita numpang sejahtera di permukaannya. Kecenderungan rakus dan aktivitas rusuh manusialah yang mengguncang sistem kompleks serta daur bawaan bumi tersebut. Cuaca ekstrem dan rancu, eskalasi longsor serta banjir di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang 2025 hingga Februari 2026 ini, adalah ekspresi alam yang jengah karena sistemnya dikoyak.
Gelondongan kayu bernomor yang turut mengayun deras bersama air bah dan longsor pada tragedi Sumatera, seketika membuat kita bergidik lalu tercenung. Mestinya ini jadi titik kritis untuk berpikir jujur, bahwa ada yang tak beres dalam relasi tripartit antara manusia, alam, dan rasanya juga negara. Manusia terlalu lama merasa jadi subjek tunggal dan spesial di bumi ini. Semacam narsisme berabad yang membuat kita merasa wajar mengeksploitasi alam tanpa menakar daya dukungnya.
Gagasan agama yang menyatakan manusia sebagai makhluk mulia (QS [17]: 70) bukanlah alat pukul untuk menundukkan makhluk lain. Tuhan menciptakan manusia sebagai entitas yang dimuliakan, diberkati akal budi yang tegak, berikut kemampuan menentukan pilihan, tidaklah ditujukan untuk motif superioritas, melainkan sebuah privilese yang serentak dengan tanggung jawab yang senilai. Jika klaim lebih unggul yang digarisbawahi, maka apa bedanya kita dengan pilihan iblis yang pongah membangkang Tuhan? Iblis bersikeras enggan bersujud menghormati Nabi Adam karena merasa lebih luhur dan utama ketimbang Adam “Si Tanah”.
Syahdan, negara berikut instrumennya pun berperan jadi perangkat legitimasi keserakahan manusia. Dikemas dengan dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara makhluk hidup lain dan masyarakat yang terlibat dalam ruang serta rantai sistem tidak turut dipertimbangkan. Menggulung izin operasi puluhan perusahaan yang dinilai pemerintah merusak lingkungan sehingga memperburuk dampak banjir Sumatera hanyalah ujung kuku solusi. Tragedi Sumatera merupakan potret salah urus pemerintah terhadap tata kelola lingkungan, penegakan hukum yang korup, hingga mesranya elite politik dan pebisnis, sejak lama.
Sumber daya alam Indonesia telah diobral masif sejak Orba bercokol lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Di era reformasi, alam semakin dihisap secara sistematis dan sarat manipulasi lewat revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) pada 2020 serta 2025 hingga golnya UU Cipta Kerja (Omnibus Law).Kesemuanya adalah perangkat hukum yang didesain untuk melicinkan praktik-praktik eksploitatif. Izin pertambangan dipermudah sementara tanggung jawab lingkungan dan sosial pihak korporasi dikendurkan.
Kecenderungan abai pada perubahan iklim adalah bibit petaka. Dalam teori, menyangkut iklim, ketidakpastian mestinya menjadi alasan untuk bertindak. Dan pengetahuan jadi kunci. “Bumi yang Tak Dapat Dihuni” buku karya David Wallace-Wells, bagi saya seperti serial psychology-thriller. Sejak awal pembaca tidak dibiarkan bernapas dengan seksama. Buku tersebut seperti katalis ampuh yang memberikan pencerahan tentang gelapnya realitas krisis iklim saat ini. David memulai dengan merobohkan mitos tentang perubahan iklim. Ia ingin kita siuman dari jebakan dongeng, bahwa perubahan iklim itu lambat atau bahkan tak terjadi.
Pada bab pertama “Rentetan”, kengerian perubahan iklim diungkapkan lewat temuan saintifik-lapangan yang diulas secara jujur, cukup galak, penuh kekhawatiran, meski tetap menyisihkan ruang optimisme. Kita diajak tur secara berantai menyusuri kerusakan yang saling susul dan merembet luas imbas perubahan iklim. Menurut para ilmuan iklim, rentetan ini adalah gambaran yang mewakili krisis sistem. Mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, hingga bumi yang menghangat barulah narasi terluar dari antrean kengerian bencana iklim.
Jakarta dan sekelilingnya yang terendam banjir beberapa waktu belakangan seperti bukti dari prediksi para ahli bahwa kota tersebut terancam tenggelam. Dalam maknanya yang paling harfiah, manusia kota ini dipaksa berjuang mencari pijakan. Satu paragraf tentang Jakarta di halaman 63 buku itu terasa mulai mencicil wujud nyatanya.
“Pada 2100, jika kita tak menghentikan emisi gas rumah kaca, sampai 5 persen penduduk dunia akan kebanjiran setiap tahun. Jakarta adalah salah satu kota yang tumbuh paling cepat di dunia, hari ini berpenduduk sepuluh juta jiwa; karena banjir dan penurunan tanah, Jakarta dapat tenggelam seluruhnya pada 2050.”
Selanjutnya bab “Unsur-Unsur Kekacauan”, melampirkan horor itu secara lebih tertata dan elaboratif. Kejahatan kita terhadap alam akan diumpan balik pada kita dalam wujud panas maut, kelaparan sebab produksi pertanian sulit, daratan tenggelam, kebakaran, krisis air, udara yang tak bisa dihirup, laut sekarat, variasi wabah penyakit, ekonomi ambruk, gelombang pengungsi, konflik akibat iklim, sampai depresi iklim. Satu rentangan kalimat yang mencemaskan. Kehancuran yang hari-hari ini perlahan terungkap. Membuat kita kewalahan.
Sorotan tak terbantahkan dari pemanasan global dan perubahan iklim adalah kaitannya dengan kapitalisme. Bukan kebetulan jika emisi karbon meledak seiring dengan hegemoni ideologi ini dari berabad silam, sejak geliat Abad Pertengahan yang dimatangkan era Revolusi Industri. David mengkritik ajang internasional bertema iklim yang hanya seperti babak sandiwara. Target penurunan emisi dibuat, tapi para produsen utama emisi berlari memunggunginya.
Hasrat mengejar pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kapitalisme pada pembakaran fosil, manjur dalam mempercepat terjadinya krisis iklim. Yang pada gilirannya justru akan menghasilkan sekarat besar di bidang ekonomi. Bagaimana itu terjadi? Di antara jawabannya ada pada rentetan kekacauan akibat perubahan iklim yang sudah mulai kita rasakan—banjir bandang, longsor, krisis kesehatan, infrastruktur roboh. Itu semua bukan sebatas tragedi, tapi juga ongkosnya mahal, terus menumpuk dengan laju yang tak terduga. Mudahnya, kita seperti menukar klaim pertumbuhan ekonomi dengan ongkos yang jauh lebih meroket akibat kekacauan yang menyeluruh.
Di level personal, namun kolektif, pemikiran antroposentris telah jadi induk kerakusan manusia. Antroposentrisme mendudukkan manusia sebagai pusat kehidupan, sementara alam sebatas alat pemuasnya. Sebagian environmentalis menyebutnya “supremasi manusia”. Pada zaman jelang keruntuhan ekologis ini, kita harus curiga terhadap keistimewaan kita. Manusia perlu berendah hati membuka mata terhadap ketidakistimewaannya. Predikat spesial adalah hasil dari kemauan manusia yang mendasari kemanusiaannya dengan kapasitas bertindak bermakna terhadap alam seisinya.
Kita punya paket prediksi efek krisis iklim yang boleh jadi meleset—tentang kenaikan suhu bumi, tenggelamnya daratan, hingga frekuensi badai juga banjir. Namun, pertanyaan tentang bakal jadi seburuk apa kondisi bumi bukanlah uji coba sains, akan tetapi pertaruhan atas aktivitas dan nasib kita, manusia. Dalam lingkup kerja, mendapat Surat Peringatan ke-3 (SP3) adalah pojok teguran. Bobotnya tidak ringan, karena sekali lagi pelanggaran dilakukan, seorang pekerja besar kemungkinan akan dipulangkan, kehilangan sumber penghidupan.
Keberhasilan manusia mengembara ke luar angkasa, lalu mendapati bahwa planet bumi tampak seperti noktah biru pucat (Pale Blue Dot) sebetulnya adalah wejangan kosmis. Gambaran itu diambil oleh Voyager 1 NASA pada 1990. Jika bumi bahkan sebatas titik pucat, maka betapa kecil dan rapuh manusia di hadapan semesta yang misterius dan mungkin tanpa batas.
Apabila kita tidak beranjak dari barisan rezim fosil pun deforestasi, skenario terbaik yang bisa terjadi adalah pemerataan kesengsaraan umat manusia dan wabah kematian global. Sementara, kemungkinan hasil terburuk adalah manusia di ambang kepunahan. Butuh kebijakan politik yang bersih dan komitmen yang solid dari jajaran pemimpin dunia untuk menggandakan pengaruh dan aksi penyelamatan kehidupan. Setiap hari yang kita lalui tanpa bertindak, ongkos krisis iklim akan menumpuk dan berlipat.
Karena kita tahu bahwa perubahan iklim terjadi akibat perbuatan manusia, artinya manusia punya kontrol untuk menanganinya. Melatih diri untuk cukup, menggerus mitos pentingnya manusia; mitos kemajuan ekonomi; mitos keterpisahan manusia dari alam adalah etika pokok pada era “akhir dunia”. []
